Viral Kades Heri Suryana Bayar Tagihan Warga yang Sakit di RS Pakai jaminan STNK

 

 Suaritoto-Sukabumi - Aksi mulia dilakukan oleh Heri Suryana alias Jaro Midun. Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi itu rela menjaminkan STNK mobil pribadinya ke rumah sakit demi menolong warganya yang sakit keras namun tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kejadian ini bermula pada Minggu (25/5), ketika keluarga salah satu warga mendatangi rumahnya tengah malam karena kondisi pasien yang memburuk.


"Ada warga yang sakit setelah dicek dia tidak punya KIS, sedangkan warga itu tidak mampu dan harus segera diobati," kata Jaro Midun, Senin (26/5/2025).


Ia langsung membawa pasien ke RSUD Palabuhanratu. Sayangnya, proses pengajuan KIS melalui APBD belum bisa dilakukan karena sistem belum dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.


Pasien Dirawat sebagai Pasien Umum

Pasien sempat dirawat selama tiga hari sebagai pasien umum hingga akhirnya diminta pulang lantaran tidak ada jaminan biaya pengobatan.


"Setelah tiga hari, karena tidak punya KIS sehingga masuk ke umum dan harus bayar dan tidak bisa bayar," ujar Jaro Midun.


Mendengar kabar tersebut, Midun langsung menuju rumah sakit. Ia hanya membawa uang Rp 500 ribu, padahal total tagihan mencapai Rp 1,78 juta.


"Tadi pas ditelpon tuh langsung ke rumah sakit dan saya waktu tadi punya uang 500 ribu. Jumlah pembayaran 1 juta 780 ribu semuanya yang harus dibayar," tuturnya.


Akhirnya, Midun menyerahkan uang Rp 500 ribu sebagai DP dan menjaminkan STNK mobil pribadinya agar pasien dapat pulang.


Aksi ini direkam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat Jaro Midun berdiri di depan loket kasir rumah sakit sambil bernegosiasi dengan petugas.


Pihak Misterius Lunasi Tunggakan, Gubernur Jabar Turun Tangan

Beberapa waktu kemudian, utang pasien sebagian besar telah lunas. Pihak RSUD Palabuhanratu menghubungi Midun bahwa ada seorang dermawan yang melunasi tunggakan sebesar Rp 1,2 juta.


"Saya dihubungi oleh pihak RSUD Palabuhanratu, katanya tunggakan pasien, utang warga saya itu sudah dilunasi oleh seseorang. Katanya orang Bandung, tapi istrinya orang Palabuhanratu," ujarnya.


Selain itu, asisten Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turun tangan. Melalui pesan singkat, Gubernur menanyakan jumlah tunggakan dan berencana memberikan bantuan langsung kepada pasien.


"Salah satu asistennya bilang katanya Kang Dedi Mulyadi mengikuti soal ini, dan berniat membantu. Menanyakan tunggakannya berapa, saya sempat bilang kalau utang ke RS sudah lunas, akhirnya beliau mengarahkan agar bantuan tersebut diberikan ke pasien saja," tambahnya.


STNK Kembali, Masalah KIS Tetap Jadi Keluhan

Jaro Midun akhirnya bisa bernapas lega setelah STNK mobil pribadinya dikembalikan oleh pihak rumah sakit.


Baca Juga : Viral Seserahan Nikah Uang Tunai Rp 500 Juta Hingga Beras 300 Liter di Sulsel

"Allhamdulilah STNK sudah saya ambil karena sudah terbayarkan," paparnya.


Meski begitu, Midun menyoroti kembali permasalahan KIS yang membuat para kades seringkali menjadi 'penjamin' bagi warganya yang sakit.


"Problemnya dari para kades itu sangat besar. Andai kata KIS ini tidak dibuka lagi dari KIS APBD kabupaten karena kesehatan warga itu umumnya membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga setiap kejadian sakit pasti larinya ke kepala desa untuk bisa menangani pengobatannya itu supaya tidak bayar. Sedangkan dari pihak KIS sendiri belum dibuka, ini menjadi masalah buat kami," jelasnya.


Menurutnya, dahulu proses pengurusan KIS lebih mudah dan cepat. "Kalau dulu itu mudah, dikala warga sakit bikin berita acara di desa, bikin SKTM Dinas Sosial, paginya langsung aktif. Dikala hari ini susah karena belum dibuka seperti hal seperti itu," ujarnya.


Ia juga menyoroti keterbatasan KIS prabayar yang membutuhkan waktu 14 hari untuk aktif. Sementara warga atau pasien sendiri tidak bisa menunggu proses tersebut ketika menghadapi situasi darurat.


"Ada juga sekarang prabayar, cuman waktunya 14 hari. Kalau prabayar kan 14 hari, sedangkan sakitnya saat ini misalkan. Tapi kan kalau nunggu 14 hari, kita yang sakit keburu enggak tertolong, sehingga masyarakat kalau bayar mana? Kalau dipaksakan ke rumah sakit jalur umum," paparnya.


Midun berharap Pemkab Sukabumi segera membuka kembali kuota KIS dari APBD agar kejadian seperti ini tidak terulang.


"Saya harap pemerintah Pemkab Kabupaten Sukabumi untuk secepatnya menangani KIS APBD kabupaten, karena kami pihak pemerintah desa sangat mengharapkan. Dan mohon kepada para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, sabar-sabar ya, dengan keadaan seperti ini, karena ini dilakukan bukan oleh kami saja, ini mungkin oleh semua kepala desa dirasakan," tandasnya.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama